Archive | Maret 2012

DEMOKRASI

 

  1. 1.   Hakikat Demokrasi

Kata demokrasi dapat di tinjau dari dua pengertian , yaitu :

  • Pengertian secara etimologis atau bahasa dan
  • Pengertian secara terminologis

 

  1. a.      Pengertian Etimologis Demokrasi

Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi “ government of the people, by the people, and for the people”. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.
Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.
Demokrasi langsung, rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota (polis). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak, wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka system demokrasi.

Akibat perkembangan penduduk maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasai tidak langsung dilaksanakan melalui system perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum.

Untuk negara-negara moderen penerapan demokrasi tidak langsung
dilakulakan karena berbagai alasan, antara lain :

1)                  Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan.

2)                   Masalah yang di hadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak.

3)                   Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam menyurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup di serahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian dibidang pemerintahan negara.

  1. b.      Pengertian Terminologis Demokrasi

Dari sudut terminologi , banyak sekali defenisi demokrasi yang di kemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing – masing memberikan defenisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa defenisi tentang demokrasi

  • Menurut Haris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat , karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat , diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur , mepertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang di sertai untuk memerintah.

  •  Menurut Henry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik.

  •  Menurut International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarankan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas

  •  Menurut  C.F. Strong

Suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas

  • Samuel Huntington

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara.

  1. c.       Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan.

Pada awalnya Plato mengemukakan bebrapa  macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia.

  • Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.
  • Timokrasi,. Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah oligarchi.
  • Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Tekanan penguasa semikin berat. Rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi.
  • Demokrasi. Pemerintahan secara demokrasi diutama-kan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebe-basan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip Anarki.
  • Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany.
  • Tirany. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat peresaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan.

Plato juga dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk pemerintahan mengemukakan lagi :

1)      Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara
dalam bentuk kesempurnaan.

  • Monarki, Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan.
  • Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai.
  • Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat.

2)      The Corruption form (bentuk pemerosotan)

  • Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarhci
  • Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Aroistokrasi
  • Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the mob)
  1. d.       Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Demokrasi dari sistem politik lebih luas dari bentuk pemerintahan.
sistim politik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington,2001) yaitu :  sistem politik demokrasi dan non demokrasi.

Sistem politik demokrasi adalah  sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi, tidak sewenag-wenang, kekuasaan tidak takterbatas. Mengutamakan kepentingan umum dan keadilan.

Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis.

  1. e.       Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanaya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik tetapi demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for granted . Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk budaya atau kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat Negara

 

  1. 2.      Demokratisasi
    Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuan untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan yaitu :

  • pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
  • pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi.
  • konsolidasi demokrasi
  • praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Ciri-ciri demokrasi.

  • Berlangsung secara evolusioner.
  • Perubahan secara persuasive bukan koersif. (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan).
  • Proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter.
  1. 3.      Demokrasi di Indonesia
    1. a.      Demokrasi Desa

Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide tentang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa.
Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli.

Demokrasi desa mempunyai 5 ciri.  yaitu : rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolute.

  1. b.      Demokrasi Pancasila

Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideology nasional, Pancasila sebagai cita-cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila yaitu :

  1. Kedaulatan rakyat
  2. Republik
  3. Negara berdasar atas hokum
  4. Pemerintahan yang konstitusional
  5. Sistem perwakilan
  6. Prinsip musyawarah
  7. Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut :

  • Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
    • Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebi-jaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  1. c.       Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Affan Gaffar (1999) membagi alur periodisasasi demokrasi di Indonesia terdiri dari atas :

1)      Periode masa revolusi kemerdekaan

2)      Periode masa demokrasi parlementer (representative democracy)

3)      Periode masa demokrasi parlementer

4)      Periode masa pemerintahan orde baru

 

  1. 4.       Sistem Politik Demokrasi
    1. a.      Landasan System Politik Demokrasi di Indonesia

Menurut Samuel Huntington sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi.

Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan mem-berikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ps 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah menjadi “kedaulatan berada dita-ngan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini menghi-langkan kata “dilaksanakan sepenuhnya” menjadi dilaksanakan menurut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi.

  1. b.      Sendi – Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia

Adapun sendi – sendi pokok dari sistim politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut :

1)      Berbentuk republik (Pasal  1 ayat (1) UUD 1945)

2)       Ide kedaulatan rakyat (Pasal s 1 ayat (2)UUD 1945)

3)      Negara berdasar atas hukum (Pasal  1 ayat (3)

4)      Pemerintahan berdasarkan konstitusi (lihat BAB III)

5)      Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen.

6)      Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD.

7)      Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD. Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menteri-menteri.

  1. 5.       Pendidikan Demokrasi

Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman. Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun. Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi, masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha. Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan masih terbatas pada kaum elit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan.

Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi.

1)      Demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara;

2)      Demokrasi merupakan the long learning process

3)      Kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada masyarakat secara luas.

Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyarakatkan moral pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga pengusaha. Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan demokrasi dalam arti melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi itu terhadap semua warganegara tanpa kecuali rakyat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini merupakan ba-gian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini sa-lahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilai-nilai demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilai-nilai Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demok-rasi itu sendiri yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara.

Paling tidak nilai-nilai demokrasi itu mencakup :

  • Masalah kedaulatan
  • Makna negara berbentuk republik
  • Negara berdasar atas hokum
  • Pemerintahan yang konstitusionil
  • Sistem perwakilan.
  •  prinsip musyawarah.
  • Prinsip ketuhanan

Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibidang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.

SHINee The Reason lyric

The Reason

geu eoduun georireul honja geotdeon naege
heureuneun nunmuljochado mollatdeon naege
neoneun nunbusin biccheoreom dagawa nareul bichwosseo
neoui soni gajyeogan geon nae nunmurieosseumeul
nan ijeya kkaedarasseo

neowa hamkke haetdeon manheun sigandeuri
moreugo jinaen haengbokhaetdeon sungandeuri
ijekkeot naega georeowatdeon gireul
ulmyeo oeropge honjaseo geotdeon gireul
neon modu dallajige mandeun geoya
ijeseoya alge dwaesseo
nae ape i giri itorok areumdaun iyureul

oraetdongan malhaji anhado neoneun
eotteoke nae mameul da algo inneun geoni
geureon neoege gidaegiman haetdeon naega mianhae
naui soneul ppeodeo ijen neoreul anajulge
ireon naui mam algenni

neowa hamkke haetdeon manheun sigandeuri
moreugo jinaen haengbokhaetdeon sungandeuri
ijekkeot naega georeowatdeon gireul
ulmyeo oeropge honjaseo geotdeon gireul
neon modu dallajige mandeun geoya
ijeseoya alge dwaesseo
nae ape i giri itorok areumdaun iyureul

ajikdo nae ane namainneun eoduun gieogi
jogeumssik neol darma bicheuro muldeureoga
geu bichi kkeojyeogaji anke dowajwo
eonjerado neol bichul su itge

neowa hamkke haneun modeun sigandeuri
ijekkeot naega georeowatdeon gireul
I promise you
ije gateun sigan sogeul saraga ige jeonbu da neoyeosseo
nae ape i giri itorok areumdaun iyureur